Pada tahun 2025 kemarin, pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS). Ini merupakan sistem klasifikasi nasional yang menilai produk game berdasarkan muatan konten dan kelompok usia dengan lima kategori rating yaitu 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Melalui sistem ini, publisher bisa mengajukan klasifikasi demi mendapat label resmi yang menjadi acuan bagi konsumen. Tujuannya sebenarnya baik, yaitu untuk memberikan kejelasan informasi, khususnya bagi orang tua dan anak-anak sehingga pengguna bisa bermain game dengan lebih aman dan memang sesuai dengan usia.
Namun faktanya, implementasinya tidak berjalan mulus, berasa kurang matang, bahkan kacau hingga ditarik dari Steam. Banyak game yang gak punya rating dan terancam ditarik dan gak layar dijual, hingga rating game yang tidak semestinya.
Tapi, ngomong-ngomong soal rating game, kalian pasti udah gak asing lagi dengan rating game di negara lain kan? Tiga sistem terbesar di dunia—Entertainment Software Rating Board (ESRB), Pan European Game Information (PEGI), dan Computer Entertainment Rating Organization (CERO), mereka memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama: memberi informasi yang akurat tentang isi sebuah game.
Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana proses mereka bekerja, siapa yang melakukan penilaian, dan kenapa hasil rating bisa berbeda. Di bagian akhir, kita juga akan melihat kenapa Indonesia Game Rating System (IGRS) masih terasa “kacau” di Indonesia.
ESRB – Sistem Rating yang Berbasis Analisis Konten Mendalam
ESRB adalah salah satu sistem rating paling berpengaruh, terutama karena dominasi pasar Amerika Utara dalam industri game. Sistem ini berdiri sejak 1994 dan berkembang dari tekanan pemerintah setelah kontroversi game seperti Mortal Kombat dan Night Trap.
Yang membuat ESRB unik adalah pendekatannya yang sangat berbasis analisis konten aktual, bukan sekadar checklist.
Ketika sebuah game akan dirilis, publisher harus mengirimkan materi yang sangat spesifik. Ini bukan hanya trailer atau potongan gameplay biasa, tetapi rekaman yang benar-benar menunjukkan konten paling ekstrem dalam game tersebut. Bahkan, publisher wajib mengungkapkan semua konten sensitif melalui form detail, mulai dari kekerasan, bahasa kasar, sampai tema seksual.
Setelah itu, proses berpindah ke tim rater. Mereka bukan developer atau jurnalis game, melainkan orang-orang yang dipilih untuk mewakili sudut pandang publik, terutama orang tua. Mereka dilatih menggunakan database game sebelumnya agar punya standar pembanding yang konsisten.
Dalam satu sesi penilaian, biasanya beberapa rater akan menonton materi yang diberikan, lalu melakukan diskusi. Mereka tidak hanya melihat “apa yang terjadi”, tetapi juga bagaimana konteksnya. Misalnya, kekerasan dalam setting kartun akan dinilai berbeda dibanding kekerasan realistis dengan darah dan detail anatomis.
Hasil akhirnya berupa dua hal:
- Rating utama (E, T, M, AO)
- Deskripsi konten (violence, strong language, nudity, dll)
Yang sering tidak disadari adalah bahwa ESRB juga punya sistem pengawasan setelah game rilis. Jika ternyata konten dalam game tidak sesuai dengan yang dilaporkan, publisher bisa dikenai sanksi berat, termasuk denda. Bahkan, update atau DLC besar bisa memicu evaluasi ulang rating.
PEGI – Sistem Hybrid antara Self-Assessment dan Verifikasi Ahli
Berbeda dengan ESRB, PEGI menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur melalui sistem kuesioner. Publisher diminta mengisi pertanyaan yang sangat detail tentang konten game. Pertanyaan ini dirancang untuk menangkap berbagai aspek, mulai dari jenis kekerasan hingga konteks emosional.
Namun, ini bukan sekadar “isi form lalu selesai”. Data tersebut akan diverifikasi oleh badan independen seperti NICAM di Belanda, di luar dari badan pemerintah di Eropa itu sendiri. Artinya, ada lapisan validasi yang memastikan publisher tidak asal mengisi dan orang yang paham yang menilai.
Yang menarik dari PEGI adalah fokusnya pada komunikasi visual. Selain angka umur (3, 7, 12, 16, 18), PEGI juga menggunakan ikon-ikon yang langsung menjelaskan jenis konten. Sistem ini dirancang agar orang tua bisa memahami isi game hanya dengan melihat simbol, tanpa harus membaca panjang.
Di balik PEGI, ada struktur organisasi yang cukup kompleks. Ada para dewan yang berisi psikolog anak, akademisi, dan ahli media yang membantu menentukan arah kebijakan. Selain itu, ada juga complaints board atau tempat buat protes yang memungkinkan rating ditinjau ulang jika ada keberatan.
Pendekatan PEGI sering dianggap lebih fleksibel dibanding ESRB, tetapi tetap memiliki kontrol ketat karena adanya verifikasi eksternal. Sekedar informasi juga buat kamu, PEGI adalah rating yang juga dipakai beberapa negara di luar Eropa, Indonesia misalnya. Sebelum terjadinya IGRS, Indonesia menggunakan rating negara ini.
CERO – Sistem yang Sangat Dipengaruhi Budaya Jepang
CERO memiliki pendekatan yang paling berbeda di antara ketiganya, terutama karena dipengaruhi oleh nilai budaya Jepang yang sangat spesifik. Alih-alih hanya melihat kategori besar, CERO memecah konten menjadi banyak elemen kecil yang dinilai secara terpisah. Setiap elemen memiliki ambang batas tertentu. Jika sebuah game melewati batas tersebut, rating bisa langsung naik secara signifikan.
Penilaian dilakukan oleh beberapa rater independen yang tidak memiliki hubungan dengan industri game. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas. Prosesnya cenderung lebih konservatif, terutama dalam hal konten seksual, yang di Jepang sering dianggap lebih sensitif dibanding kekerasan. Makanya kamu sering liat beberapa game sadis kena banyak sensor di versi Jepang.
Hasil rating CERO menggunakan sistem huruf dari A hingga Z, dengan Z sebagai kategori 18+ yang memiliki pembatasan distribusi lebih ketat. Yang membuat CERO unik adalah pendekatannya yang sangat granular dan berbasis norma sosial Jepang. Ini yang sering menyebabkan perbedaan rating drastis dibanding wilayah lain.
Kenapa IGRS di Indonesia Masih Terasa Kacau?
Secara konsep, Indonesia Game Rating System dibuat untuk mengikuti jejak sistem global. Namun dalam praktiknya, masih banyak masalah yang membuatnya terasa tidak efektif. Masalah utamanya bukan pada idenya, tetapi pada implementasi.
Apalagi jika kita berbicara soal transparansi sistem masih minim. Tidak banyak informasi publik yang menjelaskan bagaimana proses penilaian dilakukan, siapa raters-nya, dan bagaimana standar ditentukan. Ini berbeda jauh dengan ESRB dan PEGI yang memiliki dokumentasi terbuka, dan kita tau gimana cara mereka menilai.
Kekacauan kemarin saja, ketika IGRS udah masuk Steam, rating berbagai game masih kacau. KOMDIGI beralasan itu berasal dari sistem internal Steam yang berbasis self-declare dari publisher, bukan melalui proses resmi IGRS. Artinya, label usia yang sempat muncul belum tentu akurat dan bisa saja menyesatkan, terutama untuk menentukan apakah suatu game cocok untuk kelompok umur tertentu.
Padahal faktanya, GTA: San Andreas di PEGI mendapatkan rating 18+ sementara di versi IGRS Steam, muncul rating 3+. Artinya ini sangat berbeda jauh dari apa yang sudah ada, masa sistem internal Steam yang berbasis self-declare dari publisher bisa se-kacau dan se-tidak akurat itu? Maka dari itu gamer cukup gaduh dan khawatir
Selain soal transparasi data dan cara mereka menilai yang belum jelas, Indonesia masih belum memiliki industri dan ekosistem game yang kuat. Beda dengan negara Amerika, Eropa, dan Jepang yang memang industri game-nya sudah kuat. Developer game luar negeri terutama game AAA, mungkin akan berfikir berkali-kali untuk masukin data mereka secara manual ke IGRS, ke pasar game yang mungkin menurut mereka keuntungannya tidak seberapa.
Sistem rating game global seperti ESRB, PEGI, dan CERO bukan sekadar label umur, tetapi hasil dari proses evaluasi yang kompleks, melibatkan manusia terlatih dan standar yang terus berkembang. Sementara itu, IGRS masih berada dalam tahap berkembang. Tanpa transparansi, konsistensi, dan adopsi luas, sistem ini akan sulit mencapai level kepercayaan seperti sistem global.
Pada akhirnya, rating game bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana sebuah industri mencoba menjembatani konten kreatif dengan tanggung jawab sosial. Tapi kalau implementasinya kacau malah bikin gadih, kalau tidak sanggup malah kesannya membuat anggaran. Semoga setelah kekacauan ini, akan ada solusi yang cukup baik dari pemerintah.
Pastikan untuk mengikuti perkembangan berita game lainnya di Gamerwk.
@gamerwk_id
Discussion about this post